Lanjut Ingan, Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, sebagai lembaga yang menaungi Sub Suku Adat Dayak di Kaltim turut menyatakan sikapnya untuk mempercayakan semua kepada proses hukum yang tengah berproses di kepolisian. 

"Kami sudah mendapat surat pernyataan dari DAD Kaltim, sekaligus mengklarifikasi bahwa nama Ketua Umum DAD Kaltim dicatut dan dipalsukan tanda tangannya dalam surat pengajuan itu. Itu menjadi persoalan lain lagi yang akan ditertibkan di internal DAD Kaltim," tegasnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Yuliansyah mengatakan dukungan ini diberikan menyusul adanya selembaran surat pengajuan penyelesaian hukum secara adat yang sempat viral di media sosial. 

"Merekapun menyampaikan bahwa mereka tidak setuju," kata perwira polisi menengah yang akrab disapa Yuli tersebut.

Yuli menyampaikan, terkait surat pengajuan penyelesaian hukum secara adat dari Aliansi Ormas Daerah Kalimantan Timur tersebut telah sampai di meja para petinggi di Polresta Samarinda pada Rabu (29/7/2020).

Soal surat penangguhan yang ditandatangani oleh sejumlah pimpinan ormas kedaerahan tersebut dengan alasan bahwa tersangka merupakan tulang punggung keluarga.

Kendati surat penangguhan telah diterima Polresta Samarinda, namun ia memastikan proses hukum tetap berjalan. Bahkan kasus tersebut kini telah masuk dalam pemberkasan tahap 1, atau pelimpahan berkas kasus ke Kejaksaan Negeri Samarinda untuk menuju proses pengadilan. 

"Mungkin sekitar dua hari lagi. Apabila habis masa penahanannya yang pertama, maka kami ajukan penahanan yang kedua. Saya tekankan juga kepada penyidik agar pemberkasan ini segera selesai. Sejauh ini (penambahan pasal) belum ada, masih dengan pasal yang sama," pungkasnya. (tim redaksi diksi)