Hal tersebut kata Rudy harus menjadi perhatian serius, jika pemerintah ingin benar-benar membangun daerah. Sebab jalan trans adalah kunci untuk menyalurkan pemerataan pembangunan, yang juga berkorelasi dengan stabilitas harga bahan pokok.

Menurutnya, masalah jalan negara di Kaltim yang rusak saat ini bahkan sudah terjadi sejak 15 tahun lalu.

Diduganya, masalah ini tak kunjung selesai karena tidak pernah dilaporkan langsung oleh gubernur ke menteri PUPR, sehingga pemerintah pusat tidak pernah mendengar langsung kondisi jalan negara di Kaltim.

“Mengapa gubernur tidak melaporkan langsung ke menteri, bisa jadi karena faktor gengsi, tidak punya kemampuan meloby, atau bisa pula karena tak pernah membangun konektivitas dengan menteri PUPR,” ucap Rudy.

Perhatian dengan perbaikan maksimal di jalan trans Kaltim seharusnya menjadi hal wajar untuk diprioritaskan gubernur.

Sebab kata Rudy Mas’ud, Kaltim menyumbang devisa ke negara Rp600 triliun setiap tahun.

Sehingga wajar kalau gubernur minta kompensasi ke pemerintah pusat, agar seluruh jalan negara di Kaltim diperbaiki sampai dalam status sangat baik, dan bukan perbaikan tambal sulam.

“Apabila Allah mengizinkan dan rakyat Kaltim memilih saya jadi gubernur Kaltim yang akan datang, saya akan melakukan hal-hal yang saya sebutkan di atas. Biar saya pejabat gubernur, saya tidak akan gengsi datang ke menteri PUPR, memohon, minta tolong agar jalan negara di Kaltim dibikin mulus menggunakan dana dari APBN,” tandasnya. (tim redaksi)