Selain Kegiatan tersebut diatas bidang Intelijen juga melakukan Tugas Direktif Presiden antara lain Sosialisasi Pengamanan Dana Desa sebanyak 3 kegiatan, mengikuti Kegiatan Program Pencegahan Stunting sebanyak 3 kegiatan, melakukan monitoring dalam rangka pengendalian laju inflasi melakukan monitoring harga bahan pokok yang dilaporkan secara berjenjang tiap hari diwilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Kejati Kaltim juga melakukan Pemberantasan Mafia Tanah dengan melakukan penyelidikan sebanyak 2 kegiatan, guna mensukseskan Pemilu serentak tahun 2024 telah dibentuk Posko Pemilu sebanyak 14 Posko yang bertugas melakukan monitoring dalam pelaksanaan setiap tahapan Pemilu,” tuturnya.

Tidak hanya sampai disitu, dihadapan para awak media Kajati Kaltim Hari Setiyono juga menyampaikan kinerja Bidang Tindak Pidana Umum selama semester 1 Tahun 2023 dimana telah menerima SPDP Sebanyak 294 perkara, Tahap 1 sebanyak 251 Perkara, P21 sebanyak 229 perkara, dan Tahap 2 sebanyak 196 perkara.

“Guna mewujudkan kejaksaan yang Humanis pada wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah mengajukan sebanyak 38 perkara dimana 33 perkara telah disetujui penghentian penuntutannya dan 3 perkara tidak disetujui penghentian penuntutan melalui keadilan Restoratif Justice,” jelas Hari.

Sementara itu dari Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan 11 perkara penyelidikan,10 perkara penyidikan, dan 12 perkara tahap penuntutan serta penyelamatan keuangan negara dalam wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp.10.167.425.641.-.

Selanjutnya Hari menyampaikan kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pada seksi Tata Usaha Negara (TUN) telah melaksanakan layanan hukum gratis sebanyak 15 Kegiatan. Seksi Perdata telah melakukan perjanjian kerja sama (MOU) sebanyak 1 kegiatan.

“Menangani gugatan Perdata secara litigasi sebanyak 20 kegiatan, perdata non litigasi 27 kegiatan. Seksi pertimbangan Hukum juga telah melakukan pendampingan Hukum (LA) sebanyak 42 kegiatan dan tindakan Hukum Lain sebanyak 3 kegiatan.

“Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejati Kaltim telah melakukan penyelamatan keuangan negara sebsesar Rp. 154.459.919.011, dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp. 34.879.303.082,” ucapnya.