"Program penanggulangan banjir dapat bersama-sama dikawal anggota DPD RI. Karena bagi kita sekarang yang membutuhkan biaya besar tentu adalah penanggulangan banjir. Kita berharap pusat bisa memberikan pendanaan pembangunan terhadap program banjir," harapnya.

Sementara itu, Mahyudin mengatakan beberapa hal yang dibahas dengan walikota terutama upaya penanganan banjir Samarinda yang saat ini tengah menjadi fokus kerja dari pemerintah kota (Pemkot).

Mantan bupati kabupaten Kutai Timur tersebut mengakui ada beberapa masukan dari walikota terkait penanganan banjir di Kota Samarinda.

"Kami hari ini ke sini (balai kota) untuk menyisir permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Samarinda, tadi ada masukan tentang penanganan banjir seperti usulan karang mumus yang membutuhkan pintu air, butuh dana Rp 400 miliar, jadi kita sarankan untuk masukkan ke kementerian PUPR, nanti kami kawal," ujar Mahyudin.

"Jadi kami (DPD) harus dikasih tahu apa saja usulan pemerintah daerah di tingkat nasional, agar bisa kami kawal dan usulan itu bisa terealisasi," tambahnya.

Tindak lanjut dari pertemuan itu diharapkan akan terus berlanjut dan terjaga antara pemerintah daerah dan perwakilan DPD RI. (tim redaksi Diksi)