Menurutnya, pekerjaan seperti pengangkatan sedimen dan pembukaan saluran air tersumbat bisa dituntaskan melalui partisipasi warga dan instansi pemerintah setempat.

"Ada beberapa pekerjaan yang seharusnya dengan gotong royong kita bisa selesaikan, yang hari ini kita gerakan di semua kecamatan untuk gotong royong terutama dalam rangka mengangkat sumbatan di drainase," ucapnya.

Salah satu ruas jalan yang mendapat atensi serius, yakni kawasan Jalan D.I Panjaitan, di mana jalan ini merupakan jalur utama penghubung Samarinda-Bontang.

Meskipun jalan tersebut berstatus jalan negara, Pemkot memilih tidak berpangku tangan.

Andi Harun menekankan bahwa status jalan negara atau provinsi tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda penanganan, apalagi jika kerusakan atau buruknya fungsi drainase berdampak langsung pada masyarakat Samarinda.

"Bagaimana pun juga kalau kita tidak atasi, maka dampaknya oleh warga Samarinda. Bahkan karena ini adalah jalan poros Samarinda–Bontang, juga akan berdampak terhadap jalur distribusi, baik orang maupun barang," jelasnya.

Lebih lanjut, ia pun membeberkan persoalan drainase di Jalan D.I Panjaitan sehingga kerap terjadi genangan air jika hujan lebat.

"Untuk daerah Jalan D.I Panjaitan sama jalan poros Samarinda–Bontang problemnya adalah memang drainasenya sempit, tidak lebar," ungkapnya.

Guna mengatasi persoalan itu, Andi Harun menekankan perlunya  revitalisasi drainase di kawasan tersebut. 

Ia kemudian memerintahkan Bidang Sumber Daya Air (SDA) untuk segera menyusun perencanaan pelebaran dan pendalaman drainase minimal dua meter.

Selain itu, Andi Harun juga menemukan eks sungai kecil yang selama ini tidak tampak atau tertutup.

Sungai tersebut kini dibuka kembali dan disiapkan sebagai jalur pembuangan air baru untuk mengurangi beban drainase utama, khususnya di kawasan Jalan Damanhuri yang kerap menjadi titik genangan.

"Kita memiliki gagasan untuk melakukan crossing sehingg buangan air dari Damanhuri bisa menggunakan saluran sungai itu, sehingga airnya tidak lagi terpecah, tapi bisa langsung  crossing seperti yang kita lakukan di Loa Janan, yang di mana itu juga jalannya jalan provinsi," terangnya.

Terkait pembangunan infrastruktur di Samarinda, ia menyadari bahwa bebannya tak sebanding dengan kapasitas fiskal daerah.

Andi Harun mengatakan bahwa luas wilayah Samarinda setara dengan Jakarta, namun dengan kapasitas fiskal yang jauh lebih kecil.

Meskipun ia mengakui keterbatasan anggaran daerah, Andi Harun tetap menegaskan bahwa keadaan ini tak boleh menjadi alasan untuk menunda penyelesaian masalah infrastruktur di daerah.

Maka dalam kondisi tersebut, gotong royong dan efisiensi menjadi pilihan rasional sekaligus strategis.

"Mudah-mudahan ada bantuan dari provinsi karena APBD provinsi kan lebih besar. Tapi ya sudah, kita jalan saja dulu. Kalau uang APBD nya tidak cukup, ya kita kerja bakti pakai tenaga swadaya masyarakat," terangnya.

Menurutnya, alasan keterbatasan dana atau menunggu bantuan dari pusat hanya akan memperlambat penyelesaian masalah di lapangan.

Terakhir, Andi Harun menegaskan bahwa kerja bakti bukanlah kegiatan sekali jalan, melainkan agenda yang akan terus berjalan seiring dengan perencanaan teknis yang disusun cepat.

"Sambil menunggu kegiatan terencana, maka operasi dalam bentuk kerja bakti akan terus berjalan seperti yang kita lakukan dalam dua hari ini," pungkasnya. (*)