Kasus Dugaan Korupsi Pertambangan, Kejati Kaltim Geledah Kantor Dinas ESDM, Dpmptsp dan Dlh
Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
Selengkapnya
Rencana kebijakan Samarinda yang akan bebas dari industri pertambangan batu bara pada 2026 mendatang kembali mendapat kritikan dari para anggota dewan.
Selengkapnya
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Markaca buka suara terkait wacana Samarinda bebas zona tambang pada 2026 mendatang.
Selengkapnya
Komisi III DPRD Kaltim, meminta tambahan waktu kerja terkait rencana pencabutan dua perda.
Selengkapnya
Panitia khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim mengundang Pemprov Kaltim guna membahas perkembangan terkait 21 IUP palsu yang kini berproses di kepolisian.
Selengkapnya
Kasus pidana pemalsuan surat izin konsesi Dirut PT Mandiri Sejahtera Energindo (MSE), Eddy Roesminah akhirnya diputus dengan pidana 1 tahun 3 bulan penjara.
Selengkapnya
DPRD Kaltim meminta perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kaltim harus bisa memberikan kontribusi lebih terhadap masyarak
Selengkapnya
