.jpg)
Tag Berita
IUP
Beralih Kewenangan, Isran Noor Tegaskan Tindak Lanjut Dugaan 21 IUP Palsu Diserahkan ke Pusat
Penelusuran dugaan adanya 21 izin usaha pertambangan (IUP) palsu di Kaltim, terus dilakukan Pemprov Kaltim. Saat ini Inspektorat Kaltim, tengah melakukan investigasi, dengan memeriksa saksi dan penelu
daerah
2022-07-27 09:02:34
Dugaan 21 IUP Palsu Masih Diinvestigasi Inspektorat Kaltim, Pj Sekprov Kaltim Sebut Belum Terima Laporan
Pemprov Kaltim terus melakukan penelusuran terkait dugaan 21 IUP diduga palsu di Kaltim. 21 IUP tambang batu bara itu bahkan diduga memalsukan tanda tangan Gubernur Kaltim dan tidak pernah berposes di
daerah
2022-07-22 11:26:46
Tuntutan Warga Ongko Asa yang Menolak Tambang Dikabulkan, Kesepakatan Dibacakan Pasca Pertemuan dengan Lembaga Desa
Upaya warga Kampung Ongko Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menolak izin pertambangan PT Kencana Wilsa berbuah manis.
daerah
2022-07-16 11:10:41
Puguh Pastikan 21 IUP Diduga Palsu Tak Pernah Berproses di DPMPTSP, Teknis ke Jalur Hukum Diserahkan ke Biro Hukum
Terkait 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) diduga palsukan tanda tangan Gubernur Kaltim, dipastikan tak pernah lakukan proses perizinan di DPMPTSP Kaltim. Hal itu disampaikan Puguh Harjanto, Kepala DPMP
daerah
2022-06-23 11:21:10
21 IUP Diduga Palsukan Tanda Tangan Gubernur Kaltim, Isran Respon Santai, DPRD Dukung Langkah Hukum
Bahkan SK IUP yang terbit pada medio 2020 tersebut diduga memalsukan tandatangan sang Gubernur Kaltim.
daerah
2022-06-22 10:06:19
Penuhi Panggilan Kepolisian, Pemilik IUP Resmi CV Anggaraksa Adisarana Layangkan Keberatan Dituding Lakukan Pengrusakan Portal dan Masuki Lahan Tanpa Izin
Pihak Hendrik Lesmana, Kepala Teknik Tambang (KTT) CV Anggaraksa Adisarana yang diwakili oleh kuasa hukumnya, I Putu Gede Indra memenuhi undangan Polsek Loa Janan pada, Kamis (10/3/2022).
hukum-kriminal
2022-03-10 11:53:04
34 IUP Tambang Batu Bara dari Kaltim Resmi Dicabut Pusat, Dinas ESDM Akui Belum Dapat Informasi Resmi
Total 180 Izin Usaha Tambang (IUP) resmi dicabut oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
daerah
2022-02-27 03:28:23
Penanganan Banjir Samarinda, Komisi III DPRD Samarinda Sebut OPD Minim Koordinasi
Penanganan banjir di Kota Samarinda terus menjadi prioritas pembahasan antara Pemerintah Kota dan DPRD Samarinda.
advertorial
2021-10-08 07:57:12
beritaekonomi
beritaadvertorial
.jpg)
