Rapat paripurna kali ini diagendakan terkait Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang:
SelengkapnyaPara anggota legislatif Samarinda kembali menyorot pelaksanaan Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
SelengkapnyaDPRD Samarinda saat ini tengah seriusi Perda pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.
SelengkapnyaPeraturan Daerah (Perda) Kaltim nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat kembali disosialisasikan oleh DPRD Kaltim.
SelengkapnyaSosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 Penyelenggaraan Bantuan Hukum terus digencarkan DPRD Kaltim. Muhammad Udin, Anggota DPRD Kaltim menggelar sosialisasi Perda Penyelenggaraan
Selengkapnya