Mentan Amran Ingatkan Manajer Pupuk Indonesia, Dicopot Jika Lalai
DIKSI.CO – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan peringatan keras kepada jajaran manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) di seluruh daerah agar serius menjalankan kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi.
Dalam pernyataannya, Amran menegaskan bahwa manajer dan general manager yang tidak menindak tegas pelanggaran di lapangan akan dievaluasi, bahkan dicopot dari jabatannya.
“Seluruh manajer dan general manager yang tidak serius menangani pencabutan izin akan dievaluasi. Bila perlu, dicopot,” tegas Amran.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi benar-benar dirasakan oleh petani.
Pemerintah telah mengambil tindakan hukum dan administratif terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Amran menyampaikan pemerintah sudah melakukan langkah hukum dan administratif terhadap pelanggaran kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia mengatakan 190 pengecer dan distributor yang terbukti menjual pupuk di atas harga resmi telah dicabut izinnya dan dilarang beroperasi kembali.
“Penindakan tegas sudah kami lakukan. Melalui Pupuk Indonesia, kami cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah, dan mereka tidak akan kami beri kesempatan lagi. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang bermain-main dengan kebijakan ini,” ujar Amran.
Ia menilai praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET telah merugikan petani dalam jangka panjang. Pemerintah, kata Amran, berkomitmen memastikan kebijakan penurunan harga dapat dirasakan langsung di tingkat petani.
“Sudah cukup lama petani kita dizalimi oleh para mafia. Sekarang saatnya kita lawan. Negara harus berpihak pada petani. Kita lindungi 160 juta petani dari permainan-permainan kotor yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” katanya.
Pemerintah saat ini memperketat pengawasan distribusi dan penjualan pupuk subsidi di seluruh daerah. Amran menyebut pengawasan tidak hanya menyasar pengecer, tetapi juga struktur penyaluran hingga tingkat manajemen. Upaya ini dilakukan untuk memastikan harga baru berjalan efektif di lapangan.
Pemerintah Turunkan Harga Pupuk
Sebelumnya, pemerintah resmi menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen tanpa menambah beban anggaran negara. Langkah ini sebagai terobosan besar dalam sejarah pertanian Indonesia.
Penurunan harga ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025, dan mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi.
Dengan penurunan ini, petani di seluruh Indonesia dapat memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Sehingga mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan efisiensi biaya produksi.
Harga Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram. Sementara pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk yang lebih terjangkau bagi petani.
“Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Presiden memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau ,” kata Amran di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) menindaklanjuti arahan tersebut dengan deregulasi distribusi. Selain itu penyederhanaan penyaluran, serta pengawasan ketat dari pabrik hingga petani.
Revitalisasi ini juga berdampak signifikan terhadap efisiensi nasional.
Pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun. Ini menekan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen. Selain itu juga meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia menjadi Rp2,5 triliun pada 2026, dengan proyeksi total keuntungan mencapai Rp7,5 triliun.
Program Jangka Panjang
Selain itu, program jangka panjang pemerintah mencakup pembangunan tujuh pabrik pupuk baru hingga 2029. Ini dapat memperkuat kemandirian industri pupuk nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.
“Presiden memberi arahan yang tegas: negara harus hadir di sawah dan kebun. Petani tidak boleh menjerit karena harga pupuk. Ini bukti nyata keberpihakan Presiden kepada petani,” tegas Amran.
Lebih lanjut Amran mengatakan, penurunan harga pupuk ini tentu menjadi kabar baik yang para petani di Indonesia nantikan. Ia kembali menegaskan hal ini merupakan hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar bapak Presiden Prabowo.
“Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia. 160 juta warga petani kita menanti berita ini. Karena yang terjadi sebelumnya, puluhan tahun adalah tiap tahun naik atau tiap dua tahun. Sekarang turun karena hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Amran memastikan kebijakan ini akan berdampak langsung pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
“Karena yang pasti adalah NTP (Nilai Tukar Petani) naik, kesejahteraan petani naik, biaya produksi turun, otomatis produksi akan naik,” ujarnya.
“Presiden selalu perintahkan, hilangkan koruptor, mafia hilangkan. Dan tolong support petani seluruh Indonesia, beri yang terbaik. Tolong perhatikan nasib mereka,” pungkas Amran.
(*)
