DIKSI.CO -  Ketua Mahkamah Agung (MA), M Syarifuddin resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Hendra Susanto sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) di Gedung, MA, Jakarta pada Jumat (4/8/2023) kemarin.

Pengambilan sumpah jabatan Hendra berlaku dengan masa periode 2023 hingga 2028.

"Memenuhi amanat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota BPK Hendra Susanto mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua BPK RI, di Gedung Mahkamah Agung," ucap Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK dalam siaran persnya.

Jalannya pengucapan sumpah jabatan sesuai pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 dan Peraturan BPK Nomor 4 tahun 2023.

Yaitu tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua BPK. Berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 4/K/I-XIII.2/8/2023 pada tanggal 1 Agustus 2023, keanggotaan BPK terdiri dari 9 orang.

Mereka adalah Isma Yatun (Ketua BPK), Hendra Susanto (Wakil Ketua BPK). Kemudian Nyoman Adhi Suryadnyana (Anggota I BPK), Daniel Lumban Tobing (Anggota II BPK).

Berikutnya Achsanul Qosasi (Anggota III BPK), Haerul Saleh (Anggota IV BPK), Ahmadi Noor Supit (Anggota V BPK).

Selanjutnya, Pius Lustrilanang (Anggota VI BPK) dan Slamet Edy Purnomo (Anggota VII BPK).

Mengenai sosok Hendra Susanto sebagai orang nomor dua di tubuh BPK RI, Wikipedia Indonesia mencatat kalau pria kelahiran 14 September 1972 itu lahir di Lahat Sumatera Selatan.

Dengan sederat gelar akademik yang diembannya, yakni mulai dari Dr, S.T., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA, CIAE, CGCAE, CertDA, Hendra memulai karirnya sebagai Anggota I BPK pada periode 2019-2022, dan Anggota VII BPK periode 2022 – 2024.

Sebelum menjadi Anggota BPK, ia merupakan pejabat karier di BPK yang di mana posisi terakhirnya adalah Kepala Auditorat I.B pada Auditor Utama Keuangan Negara di bawah kepemimpinan Agung Firman Sampurna sebagai Anggota I BPK.

Ia pernah mendaftar sebagai anggota BPK pada 2017 untuk berebut 2 posisi anggota BPK yang ditinggalkan.

Namanya sempat masuk daftar 13 nama yang direkomendasikan DPD kepada DPR RI.

Namun, dalam tahap fit and proper test di DPR, Hendra saat itu tidak lolos. Hendra merupakan satu-satunya anggota BPK terpilih pada periode 2019 – 2022 yang bukan berasal dari kalangan politisi.

Hendra menyelesaikan Sarjana (S1) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Malang. Pascasarjana (S2) Program Studi Intregated Urban Engineering, UN-IHE Delf. Pascasarjana (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Pascasarjana (S3) Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran. 
(tim redaksi)