DIKSI.CO, SAMARINDA - Setelah menjajal jalur Trans Kalimantan Timur sejauh 293,3 kilometer dengan waktu tempuh 12 jam, rombongan delapan awak media asal Samarinda akhirnya mendaratkan kaki di Bumi Sendawar, nama lain Kabupaten Kutai Barat yang berada di hulu aliran Sungai Mahakam pada Jumat (21/1/2022).

Dalam perjalanan tersebut, rombongan awak media pun telah menyaksikan langsung kerusakan jalan Trans Kaltim sejauh ratusan kilometer yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di hulu Sungai Mahakam.

Namun demikian, permasalahan Kabupaten Kutai Barat yang terkenal dengan ikon Macan Dahannya ini tak berhenti sampai di situ.

Dengan kekayaan alam dan buminya, rupanya Kabupaten Kutai Barat masih menyimpan banyak pekerjaan rumah yang menanti untuk diselesaikan, dimana masih ada sejumlah proyek infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat yang menggantung alias belum tuntas.

Bahkan proyek yang kabarnya masuk dalam anggaran Multiyears itu berada tak jauh dari tempat kami, rombongan "Journalis Touring to Kubar" menginap di salah satu hotel kawasan Barong Tongkok.

Letaknya kurang dari 4 kilometer melewati Pasar Sendawar, yang merupakan lokasi relokasi pasca bentrok berbau sara pada November 2012 lalu.

Jalan Bung Karno yang Menanti Penyelesaian

Proyek multiyears pertama yang menanti keseriusan pemerintah itu adalah Jalan Bung Karno yang beralamat di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

Seperti yang diketahui, Jalan Bung Karno yang memiliki panjang sejauh 12 kilometer itu membelah bukit Mencelew dan memilki peran penting sebagi jalur pendekat bagi masyarakat Kecamatan Tering menuju Barong Tongkok sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.

FOTO: Kondisi memilukan Jalan Bung Karno yang menyerap ratusan miliar anggaran APBD Kabupaten Kutai Barat yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah

Informasi dihimpun, Jalan Bung Karno itu sejatinya mulai digarap pengerjaannya sejak 2012 silam dengan gelontoran anggaran di tahun itu mencapai Rp. 70.237.860.150 Miliar saat Kabupaten Kutai Barat dimasa kepemimpinan Ismael Thomas.

Bahkan di tahun-tahun selanjutnya, Jalang Bung Karno yang menghubungkan kawasan Simpang Ombau, Juaq Asa, Linggang Amer dan Mencelew itu terus mendapatkan gelontoran anggaran.

Di tahun 2013 anggaran digelontorkan sebesar Rp. 125.866.245.389 Miliar, kemudian di tahun 2014 sebesar Rp. 136.074.147.731 Miliar dan di tahun 2015 senilai Rp.136.074.147.731 Miliar dan terakhir kembali digelontorkan anggaran pada 2016 sebesar Rp. 114.326.203.997 Miliar.

Namun demikian, hingga 2022 saat ini nasib penyelesaian Jalan Bung Karno pun masih menggantung.

“Miris memang ada proyek yang kami temukan belum tuntas sampai sekarang. Dan kami masyarakat sudah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah kabupaten mengenai hal ini, namun tidak pernah direspon,” kata Inosensius Syukur, yang merupakan dewan pengawas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kubar saat dijumpai rombongan awak media asal Samarinda.

Namun sangat disayangkan, dengan besarnya anggaran yang telah dikeluarkan pemimpin Kutai Barat saat ini terkesan enggan menyelesaikan proyek Jalan Bung Karno tersebut.

Hal itu dapat dilihat dari besarnya silpa anggaran Kabupaten Kutai Barat yang diakumulasikan sejak 2017 – 2020 senilai Rp 1,8 Triliun.

Nasib Serupa Pelabuhan Royoq di Kutai Barat

Nasib menggantungnya penyelesaian proyek Jalan Bung Karno rupanya juga dialami oleh Pelabuhan Royoq yang merupakan pelabuhan peti kemas pertama di wilayah Hulu Mahakam, yang beralamat di Desa Muara Benagaq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat.